Pada Kamis, 30 November 2025, pukul 13.30 hingga 16.30 WIB, Aula Balai Desa Adisara menjadi tempat berlangsungnya rapat pembahasan rancangan APBDes Tahun Anggaran 2026. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa dan perangkat desa, Koordinator Pendamping Kecamatan Jatilawang, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Adisara.

Rapat dimulai dengan pembahasan komposisi anggaran yang mengalami perubahan signifikan untuk tahun depan. Kebijakan baru menetapkan 20% dari Dana Desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan, sementara 30% lainnya ditujukan bagi alokasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kepala Desa Adisara, Tutik Rahmi Relawati, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penyesuaian belanja desa sesuai kebijakan tersebut. Beliau juga meminta masukan serta dukungan penuh dari BPD agar rancangan anggaran dapat merefleksikan kebutuhan nyata desa.

Ketua BPD Adisara, Drs. Kartono, menambahkan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Desa (PAD) sangat penting dengan melihat potensi-potensi pendapatan yang ada di lingkungan desa. Hal ini krusial untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa.

Seketaris BPD, Darno, menyampaikan perlunya kajian dan perencanaan mendalam, terutama mengingat besarnya alokasi anggaran untuk program ketahanan pangan dan KDMP. Menurutnya, pelibatan berbagai pihak, khususnya pelaku sektor ekonomi dan pertanian, sangat diperlukan agar program dapat berjalan efektif dan memberikan hasil maksimal.

Suyud, Koordinator Pendamping Kecamatan Jatilawang, mengingatkan bahwa tahun depan merupakan tahun yang harus dilalui dengan sikap “prihatin.” Dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan tersebut akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meski begitu, potensi Pendapatan Asli Desa dari keuntungan KDMP sebesar 20% memberikan peluang baru. Oleh sebab itu, perencanaan yang matang dan terperinci mutlak dilakukan agar pengelolaan dana ini dapat maksimal dan berkelanjutan.

Rapat ini menunjukkan komitmen desa Adisara dalam menyesuaikan pengelolaan anggaran desa dengan kebijakan nasional sekaligus mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat di tahun 2026.